Jalan Panjang RI Jadi Pemain Industri Pertahanan Kompetitif

Presiden Jokowi melakukan peninjauan pameran produk Defend ID sebelum meluncurkan Holding dan Program Strategis Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Defend ID), di Hanggar Fasilitas Kapal Selam PT PAL, Surabaya, 20 April 2022. ( Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden) 

Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan pameran produk DEFEND ID sebelum meluncurkan holding dan program strategis perseroan di Hanggar Fasilitas Kapal Selam PT PAL, Surabaya, 20 April 2022. ( Laily Rachev/BPMI Setpres RI)

ST Engineering milik Singapura tercatat sebagai firma pertahanan peringkat 50 di dunia dari segi pendapatan pada 2021 menurut situs Defense News. Perusahaan yang dipunyai oleh Temasek itu membukukan pendapatan dari lini bisnis pertahanan sebesar US$ 2,1 milyar dari total pendapatan US$ 5,7 miliar.

Masuknya ST Engineering ke peringkat 50 dunia bukan hal yang mengejutkan karena firma ini telah mampu menjadi pemain global sejak lama dan tidak hanya jago kandang semata. Selain itu, kebijakan pemerintah Singapura yang tidak mewajibkan semua produk pertahanan diproduksi di dalam negeri membantu pula ST Engineering menjadi lebih kompetitif pada ceruk pasar tertentu saja.

Kondisi berbeda dialami oleh industri pertahanan Indonesia, khususnya BUMN industri pertahanan yang tergabung dalam DEFEND ID, yang mana mereka ditargetkan oleh pemerintah untuk merebut posisi ST Engineering sebagai top 50 defense global company pada 2024. Pada 2021 total pendapatan lima perusahaan yang merupakan anggota DEFEND ID adalah Rp 15,9 triliun atau sekitar US$1 miliar. Nilai tersebut diduga kuat sebagian besar dihasilkan oleh lini bisnis komersial, sedangkan sisanya disumbangkan oleh lini bisnis pertahanan. Dengan kondisi demikian, merupakan mission impossible bagi DEFEND ID untuk meningkatkan pendapatan secara tajam dari sekitar US$ 1 miliar menjadi US$ 2 miliar hanya dalam waktu singkat.

Belum lama ini manajemen DEFEND ID mengeklaim telah meraih kontrak Rp 83 triliun pada tahun 2022. Klaim tersebut cukup fantastis mengingat anggaran pertahanan Indonesia pada tahun anggaran 2022 hanya Rp 133,9 triliun dan alokasi belanja modal hanya sekitar 30% saja. Dibutuhkan kehati-hatian untuk menilai klaim DEFEND ID karena Rp 83 triliun atau setara US$ 5 miliar bisa misleading apabila tidak memahami latar belakangnya.

Tidak dapat dibantah bahwa angka itu merupakan gabungan pendapatan dari lini bisnis komersial dan lini bisnis pertahanan, sehingga perlu ditelisik lebih jauh berapa sebesarnya pendapatan dari lini bisnis pertahanan saja. Dengan memperhatikan besaran anggaran belanja modal, Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN), kontrak dari lini bisnis pertahanan DEFEND ID diperkirakan hanya sekitar US$ 1 milyar hingga US$ 1,2 miliar.

Nilai itu didapat karena pada tahun lalu Menteri Keuangan menerbitkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) sebesar US$ 749,4 juta untuk program refurbishment sejumlah kapal perang yang diberikan kepada BUMN industri pertahanan dan galangan swasta. Sementara PT PAL Indonesia mengeklaim bahwa nilai kontrak program refurbishment adalah US$ 900 juta, sehingga menciptakan discrepancy antara nilai PSP dan nilai kontrak perlu penjelasan lebih lanjut.

Penting pula ditekankan bahwa klaim DEFEND ID terkait dengan nilai kontrak yang didapat tidak kinerja pendapatan pada tahun 2022. Terkait dengan kinerja DEFEND ID pada tahun 2022, perlu ditunggu laporan keuangan tahunan yang biasanya baru terbit pada pertengahan tahun.

Laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi nyata perseroan dibandingkan dengan nilai kontrak yang didapatkan, karena nilai kontrak belum mencerminkan berapa keuntungan yang didapatkan. Akan tetapi diperkirakan bahwa pendapatan DEFEND ID dari lini bisnis pertahanan tidak akan meningkatkan tajam dibandingkan tahun sebelumnya atau sekitar 40% dari total pendapatan.

Karena DEFEND ID masih berfokus pada pasar domestik, maka harapan untuk pendapatan bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah, baik melalui anggaran belanja modal Kementerian Pertahanan maupun Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Perlu dilihat berapa besar alokasi belanja modal dan PDN bagi Kemenhan pada tahun ini yang merupakan potensi pendapatan bagi BUMN industri pertahanan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua belanja modal dan PDN dibelanjakan kepada DEFEND ID karena pemerintah juga harus membantu industri pertahanan swasta untuk berkembang.

Hingga hari ini belum diketahui berapa alokasi PDN yang akan diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tahun ini. Menurut catatan, alokasi PDN yang tersisa adalah Rp 21,9 triliun dari total alokasi Rp 41,1 triliun dalam Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (DKPDN) 2020-2024.

Harapan terbesar pendapatan DEFEND ID pada 2023 berasal dari PDN untuk Kemenhan, karena nilai anggaran belanja modal pada APBN Kemenhan tergolong kecil. Salah satu produk DEFEND ID yang berpotensi mendapatkan PDN adalah CN235-220 di mana Kemenhan berkomitmen untuk membeli 10 pesawat dan hingga kini baru empat CN235-220 yang mendapatkan komitmen pembiayaan dari Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2022 DEFEND ID menerima sejumlah kontrak program PLN seperti refurbishment kapal perang, namun pada tahun 2023 nampaknya tidak ada lagi kegiatan serupa untuk holding BUMN industri pertahanan itu. Pengadaan senjata yang akan dibiayai oleh PLN pada 2023 merupakan program yang kontraknya hanya dapat diberikan kepada Original Equipment Manufacturer (OEM) asing karena tidak ada produk DEFEND ID yang dapat memenuhi kebutuhan Kemenhan. Peluang yang tersisa bagi DEFEND ID adalah mendapatkan pekerjaan kontrak dari OEM terkait dengan offset dan kandungan lokal, meskipun nilainya lebih kecil daripada kontrak langsung.

Salah satu peluang itu adalah program offset dari pengadaan kapal selam apabila Kemenhan mendapatkan PSP dari Kemenkau. Sejauh ini, Naval Group telah menyatakan komitmen untuk melakukan kegiatan konstruksi kapal selam kelas Scorpene sepenuhnya di Indonesia dan menjanjikan keuntungan signifikan secara finansial dan teknologi bagi industri pertahanan Indonesia. Keuntungan finansial yang dijanjikan oleh Naval Group perlu dikejar oleh DEFEND ID secara optimal agar pengalaman pahit masa lalu salah satu anggota DEFEND ID yang hanya meraih pendapatan yang sangat kecil dari program pembangunan kapal perang asing di Indonesia tidak terulang kembali.

Melihat fakta bahwa https://tawkapinew.com kapasitas fiskal pemerintah untuk berbelanja pertahanan masih terbatas, akan lebih baik bila DEFEND ID lebih realistis dalam menetapkan target bisnis pada lini bisnis pertahanan. Sebab, parameter untuk dapat masuk dalam peringkat 50 perusahaan pertahanan global adalah pendapatan dari lini bisnis pertahanan, bukan gabungan antara lini bisnis pertahanan dan lini bisnis komersial.

Untuk menduduki peringkat tersebut, DEFEND ID harus meningkatkan daya saingnya di pasar internasional dan tidak hanya mengandalkan pada pasar domestik. Hal itu dapat dicapai melalui perbaikan manajemen, modernisasi fasilitas produksi, restrukturisasi keuangan dan sistem penggajian yang lebih kompetitif dibandingkan sektor swasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*