Menerjemahkan Kesepakatan Diplomasi Jadi Kemitraan Industri

Indonesia & Prancis membangun hubungan baru hari ini dengan dilakukannya 2+2 Meeting di Paris, antara Menhan & Menlu kedua negara (Dok: Twitter @Menlu_RI) 

Foto: Suasana pertemuan 2+2 Indonesia dan Prancis di Paris, Prancis, beberapa waktu lalu. (Dokumentasi Twitter @Menlu_RI)

Indonesia dan Prancis melaksanakan forum pertemuan 2+2 di Paris yang melibatkan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri kedua negara pada 21 Juli 2023. Forum 2+2 Indonesia dan Prancis tercatat sebagai forum pertama antara Indonesia dengan negara Eropa dan merupakan forum 2+2 ketiga yang dipunyai oleh Indonesia.

Sebelumnya Indonesia telah memiliki forum serupa dengan Australia dan Jepang, namun setiap forum 2+2 mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang ditentukan oleh kepentingan nasional Indonesia dan negara mitra. Di antara karakteristik unik hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis adalah intensifnya kerja sama di bidang industri pertahanan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam Defense Cooperation Agreement (DCA) yang disepakati oleh kedua negara pada 28 Juni 2021, salah satu bidang kerja sama adalah industri pertahanan. Bagi Indonesia, kerja sama industri pertahanan dengan Prancis bukan semata tentang impor sistem senjata buatan Prancis untuk memodernisasi kekuatan pertahanan, tetapi pula kemitraan industri untuk memajukan industri pertahanan Indonesia.

Indonesia tidak hanya ingin membelanjakan sekitar US$ 12 miliar antara 2020-2024 dari Prancis untuk pengadaan seperti 42 Rafale dari Dassault Aviation dan dua Scorpene buatan Naval Group, tetapi menghendaki pula kontribusi industri pertahanan Prancis terhadap upaya pemajuan industri pertahanan Indonesia agar Indonesia dapat menciptakan otonomi strategis dalam jangka panjang.

DCA Indonesia dan Prancis adalah salah satu di antara belasan kesepakatan kerja sama pertahanan atau kesepakatan serupa yang sudah ditandatangani oleh Indonesia dengan sejumlah negara sejak 2004 hingga saat ini. Apabila dicermati lebih lanjut, tidak banyak kesepakatan kerja sama pertahanan yang telah diterjemahkan dari Government to Government (G-to-G) menjadi Business to Business (B-to-B).

Dari sisi Indonesia, upaya menerjemahkan kesepakatan G-to-G menjadi B-to-B dipengaruhi oleh sikap pemerintah dan industri pertahanan Indonesia sendiri. Padahal kesepakatan diplomatik seperti kerja sama pertahanan seharusnya diterjemahkan ke tingkat praktis, yaitu kemitraan industri agar hasil diplomasi dapat menjadi keuntungan ekonomis yang dirasakan oleh industri pertahanan Indonesia.

Penerjemahan kesepakatan kerja sama pertahanan menjadi kemitraan industri merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia berdasarkan beberapa alasan.

Pertama, diplomasi harus selalu melayani kepentingan nasional. Kesepakatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan sejumlah negara merupakan hasil diplomasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.

Mengingat bahwa diplomasi mengandung aspek ekonomi di dalamnya, merupakan tugas para aktor terkait di dalam negeri untuk mengimplementasikan kesepakatan kerja sama pertahanan menjadi aktivitas industri pada tingkat B-to-B. Dengan demikian, kegiatan diplomasi tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang bersifat elitis, namun mampu diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang mendukung pencapaian kepentingan nasional.

Kedua, pemajuan industri pertahanan melalui kerja sama internasional. Sejak Indonesia mengembangkan industri strategis di pertengahan 1970-an, kerja sama antar bangsa selalu menjadi salah satu pilar untuk mengembangkan industri tersebut dan kebijakan itu berlanjut sampai kini.

Oleh sebab itu, menerjemahkan kesepakatan kerja sama pertahanan menjadi kemitraan industri merupakan suatu keharusan, di mana penerjemahan tersebut harus selaras pula dengan prioritas teknologi pertahanan yang hendak dikuasai oleh Indonesia. Industri pertahanan Indonesia dituntut untuk selektif mengincar teknologi yang bisa didapatkan dari peluang yang diberikan oleh kesepakatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain.

Aspirasi Indonesia untuk menguasai teknologi maju melalui kemitraan industri dengan negara-negara lain harus pula beradaptasi dengan kondisi internasional. Sejak lama negara-negara maju telah menerapkan kontrol ketat terhadap ekspor teknologi maju, baik teknologi pertahanan maupun dual-use technology.

Terkait hal tersebut, belum terlambat bagi Indonesia untuk menyusun aturan nasional tentang rezim keamanan teknologi pertahanan berdasarkan pertimbangan bahwa kekosongan aturan tentang hal tersebut selama ini menjadi salah satu penghalang akses Indonesia terhadap teknologi maju.

Penting untuk dicatat bahwa negara-negara maju memasukkan teknologi maju sebagai bagian dari keamanan nasional, sehingga ekspor teknologi tersebut ke negara-negara lain memerlukan pertimbangan ketat.

Dengan kata lain, upaya Indonesia menerjemahkan kerja sama pertahanan dari tingkat G-to-G menjadi kemitraan industri pada tingkat B-to-B harus berjalan pararel dengan proses penyusunan dan legislasi aturan mengenai keamanan teknologi pertahanan. Tanpa eksistensi rezim keamanan teknologi pertahanan, akan tetap sukar bagi Indonesia untuk dapat mengakses teknologi maju yang dapat mempercepat kemajuan industri pertahanan domestiknya.

Prancis dan Amerika Serikat dapat menjadi kiblat bagi Indonesia untuk penyusunan aturan tersebut, di mana Indonesia dapat meminta bantuan teknis kepada kedua negara dalam penyusunan aturan yang dimaksud. Selain pada tingkat nasional, aturan mengenai keamanan teknologi pertahanan juga harus diadopsi oleh industri pertahanan sebagai turunan dari aturan nasional.

Peran industri pertahanan diperlukan pula dalam penerjemahan kesepakatan kerja sama pertahanan menjadi kemitraan industri. Hal ini masih menjadi tantangan besar bagi industri pertahanan Indonesia, khususnya BUMN, mengingat bahwa BUMN industri pertahanan dan anak usahanya kini tengah menghadapi masalah keuangan, sumberdaya manusia, kapasitas produksi dan lain sebagainya.

Kesiapan industri pertahanan domestik untuk melaksanakan B-to-B sebagai aksi lanjutan dari kerja sama pertahanan di tingkat G-to-G merupakan isu kritis saat ini yang dihadapi oleh Indonesia.

Sebagai contoh, pemberian akses http://masurip.org/ terhadap teknologi maju menuntut pula investasi oleh industri pertahanan, bukan saja pada perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung kegiatan desain dan produksi, tetapi pula di bidang teknologi informasi guna menjaga agar teknologi yang diberikan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berhak.

Di tengah kondisi BUMN industri pertahanan dan anak usahanya yang cash-strapped, diperlukan intervensi pemerintah sebagai pemegang saham agar kondisi badan usaha tersebut menjadi lebih baik. Tanpa perbaikan secara menyeluruh pada BUMN dan anak usahanya, sukar untuk mengharapkan peran optimal firma-firma milik negara dalam mengimplementasikan kesepakatan G-to-G menjadi B-to-B.

Adapun peran perusahaan pertama swasta belum terlalu dapat diharapkan, kecuali bila firma swasta yang mempunyai kapasitas permodalan, sumber daya manusia dan produksi yang kuat. Pertanyaannya, mampukah pemerintah dan industri pertahanan bergandengan tangan menangkap peluang ekonomi dari kerja sama pertahanan dengan negara lain?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*