Mungkinkah Perdesaan Kejar Kesenjangan dengan Perkotaan?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT) irigasi di Desa Gemba Waimital, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Pulau Seram, Provinsi Maluku. Kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan saluran irigasi kecil sepanjang 3,6 km.  (foto : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR) 

Foto: Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya transformasi digital, terutama untuk menutup kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Manfaat digitalisasi diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas dalam menunjang hak dan akses terhadap pendidikan berkualitas, pengembangan UMKM lokal, inklusi keuangan, dan lainnya.

Namun, apakah distribusi dari manfaat digitalisasi ini disalurkan secara merata kepada masyarakat perdesaan?

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya disparitas persentase individu yang menggunakan internet antarmasyarakat kota dan desa dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, hanya sejumlah 19,87% masyarakat desa yang terkoneksi internet. Sementara, 43,36% dari masyarakat kota sudah menggunakan jasa internet di tahun tersebut.

Peningkatan begitu pesat hingga mencapai 71,81% terjadi pada jumlah masyarakat kota yang terhubung internet di tahun 2021. Hal ini juga terjadi pada masyarakat desa hingga mencapai 49,30%. Sayangnya peningkatan ini tetap belum mendekati tingkat penetrasi internet di perkotaan.

Perlu diperhatikan bahwa kondisi daerah perdesaan beragam, sehingga pemenuhan kebutuhan dan arahan peta digital setiap daerah tidak dapat bersifat one-fits-all solution. Keberagaman ini didasari oleh sejumlah aspek atau faktor, yakni adanya perbedaan pada infrastruktur eksisting, perbedaan pada literasi dan kemampuan digital dan perbedaan pada kapasitas pemerintah daerah.

Terdapat desa-desa yang berada di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (daerah 3T) dan desa yang menghadapi kondisi ekstrem secara geografis dan spasial. Tantangan ini juga membuat pembangunan jaringan internet sulit dan membutuhkan biaya besar karena belum memadainya infrastruktur penunjang atau infrastruktur dasar, seperti jalan raya, listrik, dan sebagainya.

Sementara, terdapat desa-desa yang sudah lebih berkembang dari sisi infrastruktur dan penyediaan pelayanan publik. Fokus pemerintah pada desa-desa semacam ini sudah bisa beralih ke perluasan penetrasi internet dan pengadaan jasa internet yang terjangkau.

Contohnya adalah Desa Cibuntu, Jawa Barat, yang memiliki infrastruktur jalan yang memadai berhasil memperkuat sinyal seluler melalui pembuatan wajan bolik – antena nirkabel yang terbuat dari wajan dan paralon.

Infrastruktur eksisting menentukan gap antar daerah pedesaan dalam penyelenggaraan layanan Telekomunikasi, Informatika dan Komputer (TIK) dengan internet bandwidth dan speed yang berbeda pada lokasi-lokasi tertentu sesuai dengan feasibility (dapat dilakukan) dan economic viability (menguntungkan secara ekonomi) masing-masing daerah.

Kemudian, tingkat literasi digital dan kemampuan digital antar daerah pedesaan juga berbeda. Perbedaan ini juga didasari atas tingkat pendidikan sumber daya manusia pada daerah tersebut. Walaupun masyarakat pedesaan pada umumnya perlu menguasai basic skill terlebih dahulu, namun dasar apa saja yang perlu disasar dan dikuasai secara bertahap?

International Telecommunication Union (ITU) mengelompokkan basic digital skill sebagai kemampuan untuk menguasai pengoperasian hardware (menggunakan keyboard dan touch-screen), software (mengatur files dan settings) serta basic online operations (mengirim email dan menggunakan search bar).

Namun, beberapa daerah dimana banyak masyarakat yang tidak memiliki yang tidak terbiasa dengan devices dan gadgets mungkin butuh basic skill yang lebih mendasar dari itu, seperti cara memahami bahasa-bahasa dan terminologi di komputer dan telepon genggam.

Literasi dan kemampuan digital juga mencakup “konektivitas internet dapat enable pengguna untuk melakukan apa saja.” Mengoperasikan hardware dan software dengan jaringan internet merupakan means (upaya), tetapi perlu ditekankan ends (tujuan) dari skill digital yang telah dimiliki.

Apakah masyarakat pedesaan akan menggunakan teknologi untuk menjalankan usaha, atau mengajar, atau bertransaksi, atau mengakses portal? Sejauh mana kapabilitas lain yang dapat dikuasai terlebih dahulu tergantung pada kondisi awal kemampuan digital masyarakat setempat.

Terakhir adalah perbedaan pada kapasitas pemerintah daerah antarwilayah. Terdapat banyak kasus di mana pemda, terutama untuk daerah 3T, memiliki pandangan bahwa agenda transformasi digital belum dapat menjadi prioritas pembangunan daerah karena adanya prioritas pembangunan yang lebih mendesak.

Selain itu, keterbatasan APBD atau anggaran daerah juga menjadi hambatan untuk Pemda dapat membiayai program-program transformasi digital maupun menyelenggarakan program secara mandiri. Banyak Pemda yang memposisikan diri mereka sebagai end-user daripada enabler (penggerak). Pola pikir dan pendekatan ini harus diubah agar mendorong pemda untuk memudahkan penetrasi internet dari sisi regulasi dan memanfaatkan konektivitas untuk perbaikan layanan publik.

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), telah meluncurkan banyak upaya pembangunan infrastruktur dan program dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah, terutama untuk daerah 3T. Proyek-proyek antara lain Palapa Ring dan Satria-I sebagai backbone, AKSI dan BTS sebagai infrastruktur last mile, program Ekosistem Digital telah direalisasikan atau dalam tahap deployment.

Namun, upaya ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Laporan Kominfo 2021 menyebut, masih ada 12.548 desa yang belum terjangkau mobile broadband 4G.

Selain itu, utilisasi fiber optic Palapa Ring untuk paket Barat, Tengah, dan Timur berada pada 48%, 33%, dan 30,5%. Perlu dilakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk mengoptimalisasi manfaat dari konektivitas dan infrastruktur TIK.

Pendekatan partisipatori dengan merangkul pemda dan aktor lokal di tingkat desa untuk menjadi bagian dari pengambilan keputusan ketika pemerintah pusat menyusun strategi transformasi digital menyasar pada daerah pedesaan bisa menjadi langkah awal.

Pemerintah pusat menjadi fasilitator dan memberi pedoman bagi Pemda melalui forum terbuka, tidak semata mendelegasikan kepada pemda. Melalui pendekatan partisipatori, pemangku kepentingan dapat menentukan bersama titik-titik lokasi prioritas yang membutuhkan penetrasi internet, teknologi TIK yang mumpuni, dan seberapa jauh perlu ditingkatkan literasi dan kemampuan digital sumber daya manusia di daerah tersebut.

Pendekatan partisipatori ini juga dapat http://juswortele.com/ diterapkan dengan penyelenggara telekomunikasi dan komunitas akar rumput dalam debottlenecking masalah spesifik yang ada di daerah sasaran. Output dari pendekatan ini dapat berupa roadmap masing-masing daerah yang terintegrasi dengan roadmap nasional yang memiliki perspektif nusantara.

Selain itu, aktor lokal sebagai penerima program-program BAKTI juga perlu dilibatkan dalam mekanisme monitoring and evaluation dampak setelah pembangunan infrastruktur TIK untuk mengukur efektivitas dari program serta menentukan rencana kelanjutannya.

Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) untuk melakukan permohonan dari masyarakat dan pemerintah daerah akan kebutuhan akses internet, BTS, satelit dan fiber optik dapat didayagunakan sebagai platform mengumpulkan feedback kepada BAKTI dalam rangka evaluasi program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*