Sanksi Penghapusan Data Motor Cs Penunggak Pajak, Efektif?

Sejumlah pemudik yang mengendarai motor mulai meramaikan Jalan Raya Kalimalang, Rabu (27/4/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) 

Foto: Sejumlah pemudik yang mengendarai motor meramaikan Jalan Raya Kalimalang, Rabu (27/4/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merilis rencana penghapusan registrasi kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang atau tidak melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) maksimal dua tahun. Kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 khususnya pasal 110.

Menyikapi rencana penerapan kebijakan tersebut, pendapat publik pun terbelah. Sebagian masyarakat sependapat dengan rencana tersebut dan sebagian lain menyatakan keberatan atas rencana penerapan sanksi administratif berupa penghapusan data kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan STNK.

Apabila dicermati lebih jauh, pengelolaan STNK memiliki keterkaitan erat antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut keterkaitan tersebut berasal dari faktor pendapatan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan kendaraan bermotor di tanah air.

Bagi pemerintah pusat, pengelolaan kendaraan bermotor berkaitan dengan PNBP pada Polri khususnya Pendapatan Penerbitan STNK dan Pendapatan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan bagi pemda pengelolaan kendaraan bermotor berkaitan dengan penerimaan daerah khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Keterkaitan antara STNK dan PKB https://bersiaplah.com/ dapat dilihat dari masa berlakunya masing-masing dokumen. STNK berlaku untuk masa 5 tahunan sedangkan PKB berlaku selama 1 tahun. Kelalaian pemilik membayar PKB menjadi indikasi kemungkinan STNK kendaraan tersebut tidak diperpanjang pada akhir masa berlaku. Hal tersebut diakibatkan akumulasi PKB dan denda yang harus dibayarkan bertambah secara progresif setiap tahunnya.

Kembali ke permasalahan mengenai masih terdapatnya sebagian pemilik kendaraan yang alpa dalam memenuhi kewajiban perpajakan, apakah penyebab pemilik tidak memperpanjang STNK? Apakah karena keengganan atau ada penyebab lain?

Permasalahan mengapa masih adanya pemilik yang “enggan” memperpanjang STNK perlu dibedah lebih lanjut. Faktor kemampuan membayar PKB menjadi salah satu penyebab mengapa masih ada pemilik yang tidak memperpanjang STNK kendaraannya. Namun ada faktor lain yang tidak bisa diabaikan yaitu terkait dengan prosedur perpanjangan STNK atau pembayaran PKB yang dirasa rumit bagi sebagian pemilik.

Disadari atau tidak bahwa prosedur perpanjangan PKB harus selalu disertai dengan KTP asli sesuai domisili di mana kendaraan tersebut diregistrasi. Tanpa adanya KTP sesuai domisili maka pemilik diwajibkan untuk melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan KTP yang dimilikinya. Nah permasalahan akan muncul ketika pemilik beralamat di luar wilayah.

Permasalahan kepemilikan kendaraan bagi warga di luar domisili merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi dan hingga saat ini belum ada solusi yang menguntungkan. Berdasarkan hasil sensus BPS pada tahun 2020 menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 21,12% penduduk yang tinggal di luar domisili. Apa artinya? Penduduk di luar domisili tersebut akan kesulitan apabila mereka akan membeli kendaraan untuk keperluan transportasi sehari-hari. Menggunakan angkutan umum bukan merupakan pilihan bijak dan efisien di negeri ini. Biaya transportasi yang dikeluarkan setiap bulan bisa jadi akan lebih mahal dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menyicil sepeda motor setiap bulan.

Bagi penduduk di luar domisili akan selalu dihadapkan pada pilihan apakah akan membeli kendaraan di lokasi sesuai KTP kemudian mengirimkan ke lokasi di mana penduduk tersebut beraktivitas/bekerja atau pilihan kedua adalah mengganti KTP yang dimilikinya sesuai dengan lokasi di mana dia beraktivitas/bekerja.



Kedua pilihan tersebut bukan merupakan pilihan yang mudah untuk diambil. Membeli kendaraan kemudian mengirimkan ke lokasi tempat beraktivitas memerlukan tambahan biaya yang cukup lumayan apabila lintas provinsi/lintas pulau. Sedangkan mengganti KTP juga bukan merupakan hal yang mengenakkan. Ada pertimbangan tertentu mengapa seseorang tetap mempertahankan KTP suatu daerah dan enggan berganti dengan KTP di mana dia beraktivitas.

Keengganan berganti KTP seringkali didasarkan pada beberapa alasan. Alasan pertama berkaitan dengan kepemilikan aset yang lebih bernilai daripada kendaraan yaitu rumah tinggal. Alasan kedua berkaitan dengan layanan lebih yang diberikan oleh pemda asal misalnya pendidikan atau kesehatan. Alasan ketiga berkaitan dengan keberadaan keluarga inti yang tinggal di tempat KTP diterbitkan. Dan alasan keembat didasarkan pada durasi penugasan di luar domisili yang sifatnya sementara.

Penduduk yang beraktivitas di luar domisili dapat berasal dari berbagai sektor pekerjaan, baik dari pekerja informal serta pekerja dari sektor formal. ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan pegawai sektor swasta kerap kali mendapat penugasan sementara di luar tempat dia berdomisili.

Kembali ke pengelolaan kendaraan bermotor bagi penduduk di luar domisili, apa yang kemudian menjadi solusi bagi mereka? Solusi yang dapat diambil adalah membeli kendaran bekas di lokasi tempat bekerja. Nah masalah kemudian muncul ketika kewajiban pajak tiba.

Bagi penduduk di luar domisili, sebenarnya tidak ada keengganan untuk memenuhi kewajiban PKB dan STNK. Asalkan prosedur yang harus ditempuh cukup mudah dan murah. Ribet dan mahalnya prosedur pembayaran kendaraan bermotor yang mengakibatkan banyak kendaraan mati pajak, mati STNK, dan berakhir dengan kendaraan “bodong”. Keberadaan kendaraan bodong sebenarnya bukan keinginan semua pihak, karena masing-masing pihak yaitu pemerintah pusat (Polri), pemda, maupun pemilik sama-sama memperoleh kerugian.

Bagaimana solusi yang efektif, efisien, serta menguntungkan bagi semua pihak? Ada beberapa rumusan kebijakan yang dapat diambil oleh Polri dalam menjawab pertanyaan ini. Pilihan pertama adalah mewajibkan semua pemilik kendaraan memiliki KTP sesuai di mana kendaraan tersebut didaftarkan. Apabila solusi ini yang diambil maka kita kembali ke masa puluhan tahun yang lalu, dimana seorang penduduk dapat memiliki lebih dari satu KTP. Sayangnya dengan UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, opsi tersebut tidak mungkin dilakukan lagi.

Pilihan kedua tentunya mengadaptasikan dan meningkatkan peran eKTP dengan pengelolaan kendaraan bermotor. Mungkin dapat dilakukan kajian lebih lanjut berupa pencantuman kepemilikan kendaraan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa memperhatikan di mana penduduk tersebut berdomisili.

Pengabaian alamat fisik pada eKTP akan membuka peluang bagi negara untuk memperoleh tambahan PNBP dari pendaftaran kendaraan di luar domisili. Sinergi antara NIK dan kepemilikan kendaraan linier dengan kebijakan pemerintah mengoptimalkan penggunaan eKTP, sebagaimana yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam mengintegrasi NPWP dengan NIK.

Selain itu keterkaitan kendaraan bermotor dan NIK merupakan harmonisasi dari kebijakan lingkup Polri berkaitan dengan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (eTLE/tilang elektronik). Penerapan eTLE menjadi lebih tepat guna karena dapat dipastikan kendaraan tersebut aktif baik dari sisi pemilik (NIK pemilik) dan aktif dari sisi perpajakan (PKB dan STNK).

Yang harus dipikirkan memang bagaimana pembagian pendapatan pajak kendaraan bermotor antara pemda sesuai eKTP dengan pemda tempat kendaraan tersebut didaftarkan/dioperasionalkan. Seharusnya pembagian pendapatan tersebut bukan masalah yang rumit untuk dicarikan solusinya.

Pendaftaran kendaraan di luar domisili membuka peluang pemerataan pendaftaran kendaraan bermotor bagi pemda. Dimungkinkan bagi siapa saja untuk http://zorozuno.com/ mengoleksi plat nomor kendaraan meski pemilik kendaraan tidak tinggal di wilayah pemda bersangkutan. Perkembangan teknologi informasi membuat batas-batas fisik menjadi semakin kabur dan disadari atau tidak kebijakan yang dirumuskan harus beradaptasi dengan hal-hal kekinian.

Kita perlu belajar dari sebuah negara bernama Tuvalu. Domain .tv sebagai identitas negara Tuvalu merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan bagi negara tersebut. Tercatat 8,3% dari Produk Nasional Bruto negara tersebut berasal dari sewa domain .tv yang konsumennya berasal dari seluruh penjuru dunia. Apakah Tuvalu mewajibkan semua penyewa domain .tv menjadi penduduk Tuvalu atau memindahkan aktivitasnya ke Tuvalu? Jawabnya tidak.

Terakhir, seandainya solusi mengenai pendaftaran kendaraan bermotor di luar domisili telah dirumuskan dan masih terdapat penunggak kewajiban maka tindakan tegas dari pemerintah harus ditegakkan. Pengemplang pajak yang ada bukan lagi mereka yang terkendala aturan tapi kelompok masyarakat yang bandel dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*