Pohon Agathis: Antara Ekonomi Rakyat dan Konservasi di Papua

Pohon Agathis. (Dok. Pixabay) 

Foto: Pohon Agathis. (Dok. Pixabay)

Agathis labillardieri Warb, atau yang kerap disebut sebagai pohon agathis, merupakan salah satu kekayaan hayati endemik di Pulau Papua, yang memiliki peran ekonomi yang penting, baik sebagai penghasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Baca:Viral Kasus Harimau Langka Alshad Ahmad, Begini Penjelasannya

Namun, flora itu termasuk jenis yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dibatasi atau bahkan dilarang. Hal ini menimbulkan konflik dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat pemilik hak ulayat baik dalam skema perhutanan sosial maupun skema lainnya di Pulau Papua.

Data hasil pengamatan langsung memperlihatkan bahwa sebenarnya tumbuhan ini masih terdapat dalam jumlah kuantitas yang cukup, sehingga tetap potensial untuk tetap dimanfaatkan dan dikelola dengan prinsip-prinsip konservasi.

Selain itu, penentuan jenis flora yang termasuk dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan diusulkan juga untuk ditelaah melalui riset populasi hutan secara ekologi yang komprehensif langsung di Pulau Papua.

Pohon Agathis di Pulau Papua
Secara taksonomi, Agathis termasuk dalam genus Araucariaceae. Pohon dari genus ini dicirikan oleh berbatang besar dengan tinggi dapat mencapai 70 m dengan diameter batang 2 m dan bercabang sedikit.

Tajuk pada pohon yang masih muda umumnya berbentuk kerucut sedangkan pada pohon yang sudah tua tidak teratur. Di Indonesia, spesies Agathis tersebar luas, meliputi pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Beberapa jenis agathis yang terdapat di Indonesia yaitu Aalba Warb. (Sumatera, Maluku), A. borneensis Warb. (Kalimantan), Ahauri (Sulawesi), Afilipina (Sulawesi), dan Alabillardieri Warb. (Papua).

Pohon A. labillardieri Warb menjadi endemik karena hanya tersebar di daratan pulau Papua. Jenis ini tersebar di daerah Sarmi (Bodem – Siduarsi), Biak, Yapen Waropen, Nabire, Kaimana, Bintuni, Kebar, Fak-Fak, Manokwari, Jayawijaya dan Sorong Selatan.

Di hutan alam Papua, A. labillardieri tumbuh bercampur dengan jenis-jenis lainnya mulai dari dataran rendah dekat pantai sampai dengan ketinggian lebih dari 800 m di atas permukaan laut.

Peluang ekonomi pengelolaan tanaman Agathis
Pohon agathis atau disebut juga damar mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi baik sebagai penghasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pohon agathis biasanya dimanfaatkan kayunya untuk pertukangan dan furnitur.

Selain itu tanaman ini menghasilkan resin yang disebut kopal yang juga mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi. Kopal banyak digunakan sebagai bahan industri cat, pernis, methylatesred shellsburn varnisheslinoleum, tinta, pelapis tekstil, industri kulit, water proofing dan cairan pengeringan.

Selain itu, kopal atau damar juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Getah damar memiliki salah satu jenis enzim yang bisa menjadi perantara untuk memperbaiki memori dan meningkatkan rasa nyaman untuk penderita penyakit gangguan memori.

Getah damar juga mengandung salah satu senyawa aktif yang disebut dengan amentoflavone yang memberikan pengaruh sangat besar bagi penyakit HIV.

Nilai ekonomi tanaman agathis cukup tinggi, namun demikian dalam pengelolaannya menghadapi beberapa kendala.

Kendala tersebut adalah (1) terbatasnya informasi tentang potensi; (2) terbatasnya aksesibilitas baik dalam produksi (kayu + kopal) maupun pemasaran; (3) keterbatasan SDM dan (4) keterbatasan sumber pendanaan.

Pada umumnya lokasi atau keberadaan tanaman agathis jauh dari pemukiman penduduk (kampung atau desa). Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan tanaman agathis. Di sisi lain, pengambilan kopal dari tanaman agathis masih bersifat tradisional dan tergantung dari permintaan pasar.

Sampai saat ini tidak ada informasi tentang berapa kebutuhan kopal baik di Indonesia maupun dunia. Namun demikian apabila didasarkan pada banyaknya manfaat dari kopal untuk berbagai kepentingan maka peluang ekonomi dari kopal masih cukup tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi kopal dengan cara membuat koakan atau luka pada batang agathis berkisar antara 209 – 986 gram/7 hari tergantung dari besar kecilnya diameter pohon. Sedangkan harga kopal di pasaran saat ini sekitar Rp. 19.000,-/kg. Akan tetapi harga di tingkat pengumpul hanya berkisar antara Rp. 3.000,- – Rp. 5.000,-

Konservasi tanaman agathis
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati memberikan pengertian konservasi, yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati di mana pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana demi menjamin kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya.

Pasal 21 ayat 1 UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk : (a). mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; (b). mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 yang kemudian diperbaharui dengan Permen LHK Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan terakhir diperbaharui dengan Permen LHK Nomor P.106/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi, disebutkan bahwa A. labillardieri Warb merupakan jenis yang dilindungi.

Selain itu berdasarkan data dari International Union for Conservation of Nature (IUCN), jenis ini telah masuk dalam kategori hampir terancam punah (NT).

Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan dan pemanfaatan tanaman A. labillardieri di Papua “dibatasi atau bahkan dilarang karena termasuk tumbuhan yang dilindungi”. Hal ini akan menjadi permasalahan dalam peningkatan ekonomi masyarakat terutama kelompok masyarakat yang telah memiliki ijin pengelolaan dalam bentuk Hutan Desa dari skema Perhutanan Sosial (PS).

Seperti diketahui bahwa masyarakat adat Papua memandang hutan dan segala isinya dalam wilayah hukum adatnya dimiliki dan dikuasai secara turun temurun baik perorangan maupun kelompok. Berdasarkan pandangan ini, maka seluruh kawasan hutan alam yang berada di Papua terbebani oleh hak masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka akan menimbulkan konflik dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat pemilik hak ulayat baik dalam skema PS maupun skema lainnya di Papua.

Sebaran Pohon Agathis dan Pengelolaannya
Walaupun Informasi tentang sebaran tanaman http://jusnarte.com/ agathis di Papua masih sangat terbatas, namun data memperlihatkan  kuantitasnya masih cukup baik. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2009 di areal hutan Bodem-Siduarsi seluas 19.900 ha menunjukkan potensi A. labillardieri pada kawasan hutan produksi 1,26 pohon/ha, sedang pada kawasan hutan lindung sebesar 3,49 pohon/ha.

Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatannya dengan prinsip-prinsip konservasi tetap dapat dilaksanakan. Berdasarkan pengamatan dan sebaran tanaman agathis masih cukup banyak di Papua.

Dengan demikian timbul pertanyaan “mana yang lebih penting antara ekonomi masyarakat atau konservasi”. Namun apabila pengelolaannya dapat dilakukan secara terencana dan bijaksana maka antara ekonomi masyarakat dan konservasi dapat berjalan secara berdampingan.

Dengan demikian moto “masyarakat sejahtera hutan lestari” dapat terwujud.

Alumni Penerima Beasiswa, Antara Pergi dan Kembali ke RI

Kemenkes Sediakan 2.500 Beasiswa Kedokteran, Minat? 

Foto: Ilustrasi beasiswa (Ilham Restu/CNBC Indonesia)

Sebagai bentuk perwujudan dari tujuan bernegara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah menaruh perhatian berupa alokasi anggaran di bidang pendidikan yang cukup signifikan. Alokasi anggaran yang diberikan pun tidak hanya berfokus untuk membiayai belanja saat ini namun telah memperhitungkan keberlanjutan pengembangan pendidikan di Indonesia hingga masa depan.

Baca:Di Depan Ratusan Anak Muda, Jokowi Bocorkan Bisikan IMF

Penyediaan beasiswa bagi calon pemimpin masa depan Indonesia menjadi salah satu kebijakan yang menjadi sinyal dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia negeri ini.

Penyediaan beasiswa pendidikan oleh pemerintah melalui dana abadi pendidikan didasarkan pada keinginan untuk mengakomodasi keberlangsungan pendidikan antar generasi. Pemikiran tersebut muncul sebagai dampak dari mandatory spending 20% anggaran pendidikan yang harus dikelola secara prudent.

Besarnya anggaran pendidikan yang diberikan tidak hanya untuk dihabiskan dalam satu tahun anggaran tetapi juga untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak cucu kita di masa yang akan datang. Oleh sebab itu agar alokasi 20% tidak habis dalam sekejap, maka dibentuklah dana abadi pendidikan sebagai bagian dari alokasi anggaran tersebut.

Isu terkini atas pemberian beasiswa berkaitan dengan pertanyaan apakah mereka harus kembali atau bisa berkarir di negara lain?. Munculnya polemik tersebut dipicu karena masih adanya sebagian penerima beasiswa yang enggan untuk kembali ke tanah air pascamenyelesaikan studi di luar negeri.

Kewajiban pulang atau kebolehan berkiprah di negara lain sebenarnya dapat dikembalikan pada ide dasar mengapa beasiswa tersebut diberikan. Apabila ide dasar pemberian beasiswa hanya semata-mata sebagai fungsi distribusi APBN maka setelah beasiswa diberikan urusan pun berakhir.

Baik berkiprah di dalam negeri maupun di luar negeri bukanlah sebuah permasalahan. Namun apabila pemberian beasiswa dianggap sebagai bentuk investasi maka diskusi akan melebar dengan melihat faktor-faktor lain yang saling berkaitan.

Pemberian beasiswa sebagai bentuk investasi tentu saja mengharapkan return yang sepadan bagi pemberi beasiswa. Pengelolaan investasi selalu berdasarkan pada prinsip untuk mendapatkan imbal hasil sebesar-besarnya dengan tingkat kerugian seminimal mungkin.

Begitu juga harapan yang diinginkan oleh pemerintah sebagai pemberi beasiswa. Alumni diharapkan memberikan kontribusi setara dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selama ini. Dan kontribusi yang diinginkan oleh pemerintah tak lain berupa sumbangsih dari alumni untuk mendukung pencapaian target Indonesia Emas pada tahun 2045.

Nah makna kontribusi ini yang mungkin perlu disamakan pemahaman terlebih dahulu. Apakah kontribusi ini dimaknai hanya berkiprah di dalam negeri atau ada peluang untuk berkiprah di kancah internasional bagi alumni penerima beasiswa? Pertanyaan mendasar tersebut layak disampaikan mengingat variatifnya penerima beasiswa dan program studi yang diberikan.

Bagi bidang studi dengan ekosistem industri yang sudah terbangun di dalam negeri maka keilmuan alumni sangat aplikatif untuk diterapkan. Tidak terdapat hambatan antara keilmuan yang dimiliki dengan kebutuhan di lapangan. Bagaimana seandainya ekosistem industri di dalam negeri belum sepenuhnya terbangun atau daya serap kebutuhan di dalam negeri atas suatu bidang ilmu sangat terbatas?.

Tak dimungkiri bahwa dalam pemberian beasiswa membuka peluang dari berbagai disiplin ilmu mendapatkan alokasi pendanaan. Dan mungkin dari beberapa cabang keilmuan tersebut, belum sepenuhnya tersedia lapangan pekerjaan yang sesuai di dalam negeri.

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kemudian mengusik benak alumni sehingga menimbulkan kebimbangan apakah akan pulang atau terus menetap di negara tujuan. Presiden Jokowi pun menyampaikan wejangan bagi alumni untuk pulang meskipun tingkat penghasilan yang ada di dalam negeri sedikit lebih rendah.

Menarik kembali para talent ke dalam negeri merupakan kebijakan yang akan melibatkan lintas sektor. Tak hanya ajakan untuk kembali namun juga penyediaan “taman bermain”, serta tingkat penghasilan yang memadai.

Taman bermain merupakan istilah yang digunakan untuk mengakomodasi alumni berimprovisasi atas keilmuan yang dimilikinya. Pemenuhan sarana baik berupa laboratorium, kelengkapan pengujian, ataupun daya serap pasar atas produk yang dihasilkan merupakan pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

Namun apabila diringkas, pembentukan taman bermain merupakan beban tambahan yang akan ditanggung oleh pemerintah. Dukungan pendanaan tersebut merupakan program jangka panjang hingga industri di dalam negeri mengambil alih peran penyediaan taman bermain yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Menyerahkan penyediaan taman bermain kepada institusi di luar pemerintah/swasta di saat ekosistem industri di dalam negeri belum terbentuk bukan merupakan hal mudah. Pihak swasta akan selalu menimbang-nimbang untung dan rugi dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Sedangkan faktor tingkat penghasilan merupakan faktor yang sebenarnya bisa dinegosiasikan. Apabila disuruh memilih, alumni cenderung akan memilih sarana dan prasarana lengkap buat menyalurkan keilmuannya dibandingkan besaran penghasilan semata. Syukur-syukur jika kedua unsur tersebut terpenuhi yaitu ketersediaan sarana dan prasarana dengan tingkat penghasilan yang sesuai.

Nah bagaimana seandainya penyiapan sarana dan prasarana maupun penyediaan penghasilan yang layak belum dilakukan?. Menyikapi pertanyaan tersebut, ada baiknya kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda atas fenomena yang terjadi.

Pemberian beasiswa serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keilmuan alumni perlu dikaitkan dengan tujuan investasi sumber daya manusia yang dibiayai oleh pemerintah. Investasi berupa pemberian beasiswa seharusnya tetap memberikan imbal hasil ke pemerintah meskipun pemahaman yang digunakan menjadi lebih luas. Di sinilah perlunya dikaji kembali terkait kontribusi dari alumni melalui “cara lain”.

Kita perlu melihat cara lain kontribusi melalui pendekatan perdagangan internasional. Dalam interaksi perdagangan antar negara, tidak hanya berbicara tentang pertukaran barang dan jasa saja namun ada bagian lain yang berkaitan dengan lalu lintas kiriman uang antar negara.

Kiriman uang antar negara sering disebut dengan istilah remittance. India menjadi negara yang menerima banyak kiriman uang dari para warganya di luar negeri. Tercatat pada tahun 2022 kiriman uang yang diterima India sebesar US$111,22 miliar atau 3,3% dari PDB, peringkat kedua diduduki oleh Meksiko sebesar US$61,1 miliar atau 4,3% dari PDB, sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-18 dengan nilai US$9,96 miliar atau hanya 0,8% dari PDB.

Berlimpahnya kiriman uang yang diterima oleh India maupun Meksiko tak lepas dari banyaknya warga kedua negara tersebut yang merantau ke luar negeri. Tak hanya menempati level rendah namun juga mengisi posisi-posisi strategis pada berbagai perusahaan multi nasional.

Postur yang dimiliki India akan sangat berbeda apabila dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia akan sangat berat untuk mengejar posisi India sebagai penerima kiriman uang dengan jumlah luar biasa.

Hal tersebut dikarenakan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri didominasi oleh pekerja rumah tangga maupun pekerja level bawah. Sebagai ilustrasi pada triwulan I tahun 2023, warga Indonesia yang bekerja di luar negeri rata-rata “hanya” mampu mengirimkan uang sebesar Rp11,14 juta. Amat sangat timpang jika dibandingkan warga negara asing di Indonesia yang rata-rata mengirimkan uang ke kampung halaman mereka sebesar Rp121,28 juta.

Memberikan kesempatan bagi alumni penerima beasiswa bekerja di luar negeri sembari menunggu ekosistem keilmuan di dalam negeri berkembang mungkin menjadi salah satu langkah kompromistis. Ada peluang serta tantangan yang akan dihadapi apabila mengizinkan alumni untuk bekerja di luar negeri.

Peluang tentu saja adanya tambahan http://kueceng.com/ pengalaman, hubungan baik dengan pemberi kerja termasuk juga adanya devisa masuk ke dalam negeri. Tidak kalah penting yaitu perubahan wajah Indonesia tidak lagi dikenal sebagai pemasok pekerja level bawah namun juga mampu memasok pekerja tingkat atas di pasar tenaga kerja dunia.

Sebaliknya tantangan akan muncul apabila alumni memiliki ikatan kekeluargaan yang lemah di dalam negeri. Lemahnya ikatan kekeluargaan akan memicu alumni menetap dan tidak akan kembali lagi. Harapan memperoleh devisa dari kiriman uang pun menjadi buyar.

Pemberian beasiswa layak mendapatkan apresiasi sebagai terobosan menuju target Indonesia Emas, tetapi perlu dipertimbangkan pula keterkaitan keilmuan dengan ekosistem industri di tanah air. Jangan sampai investasi SDM dalam bentuk beasiswa menjadi tidak sesuai harapan akibat alumni bekerja tidak sesuai dengan bidang keilmuannya.

Dari sisi pemerintah, penyiapan sarana dan prasarana pendukung selayaknya menjadi prioritas utama dalam hal terdapat cabang keilmuan yang ekosistem maupun industri dalam negeri belum terbentuk secara sempurna.